prinsip prinsip good governance. 16 September 2022 15:35. prinsip prinsip good governance

Governance artinya : Memerintah – Menguasai – Mengurus. Adapun kelima unsur. Prinsip-Prinsip Good Governance Menurut kamus besar bahas Indonesia dalam KoAk (2002:55) dikatakan bahwa prinsip mengandung pengertian "asas" (kebenaran yang menjadi pokok dasr berpikir dan bertindak, dan sebagainya). 43. berlandaskan prinsip akuntabilitas, profesional, transparan, partisipatif, efektif dan efisien, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nasir Basyah 1*, Hasbi Ali1 1 Prodi PPKn FKIP Universitas Syiah Kuala *Corresponding email: [email protected] UNDP dalam workshopnya menyimpulkan bahwa “that good governance system are participatory, implying that all members of governance institution have a voice in influencing decision. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Namun good governance memiliki makna yang luas dan tidak dapat semerta-merta diartikan secara sempit. Menurut Willem 12 Konijnenbelt yakni keduduk-an. Praktik dari prinsip ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. 28 Tahun 2007 tentang . Dan untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mengkaji lebih banyak variabel-variabel yang terkait good governance seperti efektivitas dan. 2. Dengan banyaknya prinsip- prinsip Good Corporate Governance (GCG), maka penulis akan membahas salah satu prinsip dari GCG yaitu. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan agar Perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalamGood governance adalah cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi yang dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Beberapa fenomena yang terdapat di Desa Linggasari, terkait dengan pengelolaan Dana Desa berdasarkan observasi peneliti adalah kurang maksimalnya peran Bumdes sebagai bagian dari pemerintah desa dalam. (2003). C. Prinsip-prinsip Good Governance lebih cenderung kepada suatu organisasi publik pemerintahan, dalam skala negara prinsip-prinsip good governance lebih luas. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance mampu dijadikan tolak ukur menilai baik buruknya kinerja suatu pemerintahan maka kunci utamanya adalah pemahaman terhadap semua unsur prinsip-prinsip yang ada didalamnya. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta. Ini memastikan bahwa korupsi diminimalkan, pandangan minoritas dipertimbangkan dan bahwa suara-suara yang. Partisipasi (participation). PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA1. Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertangunggjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam. Ada beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip good governance menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam mengemukakan2. Yang dimaksud dengan kata baik disini ialah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. sejumlah informan dengan mengacu pada prinsip- prinsip good governance menurut UNDP dalam menjawab rumusan masalah yang terdiri dari akuntabilitas,. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul danAdapun penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT. This paper discusses the evolving role of local government in the Philippines under an environment of local autonomy and decentralized structures. Konseptualisasi good governance lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya good govemance, yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Implementasi Prinsip - Prinsip Good Governance Dalam Jindal Neena Dan Sehrawat Anil. Volume XVII No. 2 Pokok Permasalahan Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian sebagaimana digambarkan sebelumnya, pemerintah telah melakukan usaha-usaha untuk mewujudkan good governance dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah Good governance merupakan wujud dari penerimaan akan penting suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. The objectives of this research are to know 1) the. Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Suatu pelaksanaan pemerintahan dapat dikatakan good governance apabila sudah memenuhi beberapa prinsip-prinsip penting dalam pelaksanaanya. Transparansi 4. Dungga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha 5 lindungan hukum kepada setiap warga negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 3. 3. Joy Jessica Loranty 166120600006 2. Disamping itu timbulnya kesadaran masyarakat hak azasi manusia, iklim demokrasiSecara umum, penerapan prinsip Good Corporate Governance yang konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:3 2Wahyu Kurniawan, ibid, hlm. Jika prinsip dari good governance sudah dipahami, maka akan dapat memahami dan melaksanakan good governance dengan benar, sesuai dengan yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara. Good Governance dalam Otonomi Daerah. 1. Keputusan yang ditandatangani oleh Meneg BUMN Laksamana Sukardi itu telah ada sejak 1 Agustus. Cadbury, Good Corporate Governance adalah prinsip yang mengarahkan dan 6 Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, Membangun Good Corporate Governance (GCG), (Jakarta: Harvarindo, 2002), Hlm. Menurut United Nation Development Program (UNDP), seperti yang dibahas pada penelitian Heriyanto, terdapat beberapa prinsip dalam penerapan good governance. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang didapat adalah: 1. Sementara itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih peneliti dimana yang dikumpulkan berupa pendapat,. Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyampaikan dua prinsip yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berikut ini adalah prinsip-prinsip good governance yang disusun oleh Asosiasi Pemerintahan Kabupaten. prinsip-prinsip Good Governance di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia, GPG memiliki 5 prinsip yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Konsep „good governance‟ adalah merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang. Secara umum penerapan prinsip Good governance dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, ternyata belum. Menurut Nasution dan Setiawan (2007) menyebutkan bahwa tata kelola2. 1 is not good. Partisipasi, semua warga negara memiliki suara dan berhak untuk menyampaian pendapat dalam mengambil keputusan baik secara langsung atau tidak langsung, contohnya pemilu. Menciptakan Birokrasi yang Melayani Masyarakat 5. Dengan demikian penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah merupakan tantangan tersendiri (Sedarmayanti, 2003 & 2009). Prinsip Good Corprate Governance menurut OECD Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang kerjasama ekonomi dan pembangunan yang dibentuk pada tahun 1961 sebagai perkembangan dari Organisation for European Economic Co. Penerapan prinsip Good Corporate Governance selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan pada nasabah. Menurut United Nations Development Program, terdapat beberapa prinsip penting yang terkandung dalam Good Governance, yaitu (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggung. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan pemilihan lokasi penelitian adalah: (1) Kabupaten Lahat sebagai Kabupaten Induk yang sudahdefinisi good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara Negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Medan Perjuangan menjadi keharusan dan tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi dari semakin tingginya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik. Dapat disimpulkan bahwa good corporate governance adalah praktik pengelolaan perusahaan yang penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Sejumlah kelebihan good governance, menurut UNDP, meliputi:1. Transparansi (Transparency) Prinsip Dasar Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakanManfaat Good Governance. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka. Kata Kunci : Prinsip GCG, Kinerja, Pengelola Zakatprinsip Good governance di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)” B. Menurut UNDP (dalam Pasolong, 2019, hlm. Konsep Good Corporate Governance 1. Governance) pada BUMN, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMN, bertujuan untuk: 1. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan secara rinci prinsip-prinsip Good Corporate Governance diatur dalam KeputusanPrinsip – prinsip Good Corporate Governance menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER -01/MBU/2011 adalah : 1. Yang mana harus dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahanya. Participatory. Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP: Partisipasi: Masyarakat memiliki hak suara yang sama. sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan supremasi hukum dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Sedangkan pengadaan CPNS dari honorer belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prisip good governance,. 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sekali lagi Bondan Gunawan menawarkan kata Penyelenggaraan. Contohnya di tingkat desa, konsep pemerintahan merujuk pada pola hubungan antara pemerintah desa, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama terkait pengaturan proses pemerintahan. Azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dianggap sebagai prinsip yang digunakan sebagai. Saran dari penelitian yaitu diharapkan masyarakat pada umumnya terutama anggota BUMDes dapat berperan aktif dalam. Landasan. 2016, Skripsi, “Strategi Komunikasi Pemimpin Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di PTPN VII”, Bandar Lampung:UNLAM, halaman 4 Clean governance adalah pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. 2. OECD bekerjasama OJK meluncurkan The New G20/OECD Principles Of Corporate Governance (CG) di Jakarta sebagai bentuk partisipasi OJK untuk mendukung penerapan prinsip GCG G20/OECD yang baru diluncurkan September. Menurut Laode Ida (2002), ciri-ciri Good Governance adalah sebagai berikut : Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio ekonomi. Dinas Pendidikan Kota Bandung merupakan lembaga publik yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan dalam bidang pendidikan. Berikut ini penjelasan lengkap tentang prinsip Good Corporate Governance. Prinsip-Prinsip Good Governance . Menurut Joanna R. Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance yang diterapkan dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan di Desa Pagerejo, dapat memberikan kemudahan wajib pajak mendapatkan kemudahan pelayanan dan dapat mengatasi segala permasalahan dan keluhan. 2 Prinsip-Prinsip Good Governane Prinsip good governance dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan efektif dan efesian. Akuntabilitas publik 2. Menurut United Nation Development Program (UNDP), seperti yang dibahas pada penelitian Heriyanto, terdapat beberapa prinsip dalam penerapan good governance. kualitas pelayanan publik berbasis prinsip good governance; (2) Prinsip good governance yang diterapkan adalah akuntabel, bertanggung jawab, efektif dan efisien; (3) Masyarakat pengguna pelayanan publik merasakan hambatan pelayanan dari aspek efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan, dan sikap tanggung jawab pegawai saat. eJournal Adminitrasi Negara, Volume 4, Nomor 2, 2016 : 2781-2794 2786 Kerja Kota Samarinda, di lihat dari 4 prinsip good governance yang meliputi : penerapan prinsip partisipasi, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip efektivitas dan efisiensi, serta. com 2. Pengertian good governance. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap kinerja lembaga. Clean governance adalah pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, Wenny A. 2004. Prinsip-Prinsip Good Governance. Transparansi b. ANTARA/Desca Lidya Natalia/pri. 2. DWD µEDLN¶ GLPDNVXGNDQ EDKZD VHWLDS WLQGDNDQ SHPHULQW DKDQ ZDMLE berdasarkan kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance. Hal ini terlihat jelas dariAdapun prinsip-prinsip good governance village sebagai berikut : 1. Hal ini mencakup penghindaran alokasi dana investasi yang salah dan pencegahan korupsi, baik dalam aspek politik maupun administratif, serta menjalankan. 5 Prinsip Penerapan Good Corporate Governance. 8 UNDP dalam workshopnya menyimpulkan bahwa “that good governance system are participatory, implying that all members of governance institution14 (empat belas) Prinsip “Good Governance” versi BAPPENAS Wawasan ke Depan (visionary); Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency); Partisipasi Masyarakat (participation); Tanggung Gugat (accountability); Supremasi Hukum (rul of law); Demokrasi (democracy); Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism. Pelaksanaan prinsip good governance adalah aspek penting dalam tingkat keberhasilan pelayanan sektor publik di lembaga pemerintahan. (S-1) dengan mengangkat Judul : "Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good. Responsibility (tanggung. Siti Fauziah Nur Ariani, NIM 1706016046, Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Tingkat Lokal (Studi Lokasi Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal) Pada dasarnya Good Governance (tata pemerintahan yang baik) ditentukan oleh terwujudnya pelayanan publik yang baik sudah menjadi harapan banyak. Sementara itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam good governance yaitu transparansi, pertanggungjawaban (responsibility), akuntabilitas. Meminimalkan korupsi dan penggunaan kekuasaan yang kurang. Good Coporate Governance merupakan suatu tata kelola bank yang penerapannya didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan (transparency ), akuntabilitas (accountability ), pertanggungjawaban (responsibility ), independensi (independency ), dan kewajaran (fairness ). Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan dan etika berusaha. Good Governance menyangkut pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara utuh dan menyeluruh sebagai kesatuan tindakan yang teratur, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, dan administrasi. [1] Tata laksana yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi. -Tegaknya supremasi hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Undang-Undang No. 1. Prinsip Dan Penerapan Good Governance Di Indonesia 1. 2. Dalam. Management Insight, 13 (1): 8-85 88 prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) yang diterapkan oleh PT. TASPEN komitmen terapkan "good corporate governance" dalam operasional. 210. Good Governance merupakan suatu pengelolaan tata pemerintahan yang baik serta bagaimana cara manajemen pembangunan yang sangat solid dalam artian seluruh aperatur negaranya mampu bekerja sama dan bertanggung jawab yang sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Medan. Artikel ini bertujuan : (1) untuk. Asas transparansi berorientasi pada kemudahan akses, walaupun akses informasi sampai sekarang sulit diakses oleh masyarakat. Penerapan praktik good governance yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Di samping itu, UNDP menilai good governance yang baik mengacu pada rumusan peraturan perundang-undangan,. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Prinsip-prinsip Dasar Corporate Governance Sejak diperkenalkan oleh OECD, prinsip-prinsip corporate governance tersebut dijadikan acuan oleh banyak negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. 1. Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang dibangun untuk menciptakan. H. Secara harafiah, prinsip dapat diartikan sebagai dasar yang mnejadi pedoman yang dijunjung tinggi oleh seseorang. Kunci utama memahami Good Governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Terdapat lima komponen utama Good Corporate Governance yaitu: 1. Prinsip-prinsip tersebut akan menjadi tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Demikian sederet informasi mengenai apa itu good corporate governance, manfaat, prinsip, hingga contoh-contohnya. . PER/01/MBU/2012 tanggal. Prinsip Good Corporate Governance ada lima yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kesetaraan. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan jenis peelitian deskriptif. Komunikasi, yakni adanya jaringan multi sistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang. Prinsip-Prinsip Good Governance . Penerapan good corporate governance di dunia didukung oleh beberapa lembaga-lembaga internasional seperti: World Bank, IMF, OECD, dan APEC, yang menyusun beberapa prinsip umum dalam corporate governance. Apabila aparatur pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan lebih dipercaya dan diterapkan karena tercapainya kesinambungan dalam pengelolaan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan prinsip transparansi, independence, kesetaraan, akuntabilitas, dan konsep. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN, BUMN pun wajib menerapkan prinsip GCG. Prinsip-prinsip good governance bertumpu pada relasi antara aktor negara (pemerintah), bisnis dan masyarakat sipil harus bersinergi membangun konsensus. PENDAHULUAN 1. 3 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) terdapat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan Good Corporate Governance yaitu : 1. Prinsip good governance juga harus dipegang teguh agar konsep pemerintahan. 2 Prinsip-Prinsip Good Governane Prinsip good governance dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan efektif dan efesian. Good governance is the process of measuring how public institutions conduct public affairs and manage public resources and guarantee the realization of human rights in a manner essentially free of abuse and corruption and with due regard for the rule of law. Birokrasi merupakan suatu sistem. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara. Latar Belakang Sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi, istilah Good Governance begitu popular. B. petra. III. Prinsip-prinsip tersebut akan menjadi tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Prinsip-prinsip Good Governance diatas cenderung kepada dunia usaha, sedangkan bagi suatu organisasi publik bahkan dalam skala Negara prinsip-prinsip tersebut lebih luas menurut UNDP melalui LAN yang dikutip Tingkilisan (2005:115) menyebutkan bahwa. Dikutip dari situs UCLG ASPAC, good governance memiliki delapan prinsip utama, yakni: Partisipasi; Artinya pemerintah. Kelima prinsip tersebut harus diterapkan seluruhnya pada perusahaan sehingga perusahaan dapat berkembang dan mampu bersaing dengan perusahaan properti lainnya. Menurut Sutedi (2011), aspek-aspek yang harus dijalankan dalam pelaksanaan good corporate. Good Governance merupakan salah satu tuntutan reformasi dalam pemerintahan yang baru saat itu. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Prinsip-Prinsip Good Governance Menurut kamus besar bahas Indonesia dalam KoAk (2002:55) dikatakan bahwa prinsip mengandung pengertian "asas" (kebenaran yang menjadi pokok dasr berpikir dan bertindak, dan sebagainya). Aparatur pemerintah harus. Legaspi. Hardiyansyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung dengan hipotesis yaitu semakin baik implementasi prinsip-prinsip good governance maka akan semakin meningkat kepuasan masyarakat pada. Untuk menerapkan good governance maka perlu diterapkan pula asas atau prinsip yang menyelubunginya. Dinas Pendidikan Kota Bandung merupakan lembaga publik yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan dalam bidang pendidikan. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam pelaksanaan good governance adalah sebagai berikut. P ERSPEKTIF. Terciptanya Birokrasi yang Bekerja Secara Efisien 3. Dapat disimpulkan bahwa good corporate governance adalah praktik pengelolaan perusahaan yang penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Muhammad: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 193 “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Maksud dari partisipasi disini merupakan partisipasi masyarakat terhadap demokrasi desa yang mana kekuasaan tertinggi dan segala keputusan harus berdasar terhadap keputusan masyarakat khususnya masyarakat desa. Partisipasi (Participation) Semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Pengertian Dan Prinsip Good Governance. urutan berikutnya dari 10 besar prinsip-prinsip good governance yang dominan. 2 Prinsip Good Governance Setiap perusahaan atau entitas usaha harus memastikan bahwa prinsip good governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran. Yatminiwati(2019) menyatakan bahwa implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan APBDesa dilaksanakan cukup baik oleh pemerintah desa. Hasil penelitian ini dapat membantu sebagai acuan terhadap penelitian – penelitian sejenis dalam tahapan berikutnya dan untuk memberikan jawaban atas. Menyadari hal ini maka penting untuk memahami prinsip-prinsip good governance berikut ini :The good governance as a concept reaps criticism in its implementation, one of the criticisms given is the lack of control in the implementation of good governance in government al actors . Good Governance merupakan salah satu aspek yang menjadi indikator BPJS Kesehatan untuk mencapai organisasi yang sehat. Menurut Purwadianto (2009) prinsip dasar. Mumbai, Pp 479-481. Prinsip-prinsip Good Governace (GG) Dalam pnerapan Good Governance terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Muhammad Ilham Arisaputra2. BPJS Kesehatan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance atau Tata Kelola yang Baik sebagai acuan dalam menjalankan aktivitas bagi seluruh organ dan Duta BPJS Kesehatan. 2. Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 6, Edisi III, Oktober - November 2019prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa. 1. Good governance memiliki 8 prinsip utama. Dasar dari sebuah pelaksanaan pengelolaan yang baik adalah prinsip.